Jakarta –
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, jumlah tubuh jerih payah milik kawasan (BUMN) meraih 1.057 perusahaan. Sayangnya, 30% dari BUMD tersebut kolaps.
Hal itu disampaikan Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam program Penandatangan Kerjasama BUMN dan BUMD pada Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah. 
“Dari 1.057 BUMD ini yang asetnya Rp 889 triliun, itu mungkin dengan 2024 telah meningkat. Dari 1.057 ini, itu 30% kolaps,” katanya di KPK Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Tomsi mengatakan, perusahaan itu kolaps alasannya modalnya habis. Kemudian, perusahaan ini menjadi beban kawasan alasannya mesti mengeluarkan duit tenaga kerja atau pegawai.
“Kolapsnya modal habis, terus menambah beban daerah, apa, bayar itu loh bayar tenaga kerja, bayar pegawai,” ujarnya.
| Baca juga: Pemda-BUMN Sering Ngadu ke KPK soal Masalah Ini |
Pada peluang itu, ia pun meminta kepala kawasan untuk bersikap tegas. Menurutnya, jikalau dipahami modal habis dan memicu kerugian negara, lebih baik untuk dilaporkan ke pegawanegeri penegak aturan (APH).
“Di sini juga temen-temen kepala kawasan mesti tegas, kalau ‘nggak enak, nggak enak’ terus susah, kalau dicek modal habis ada kerugian negaranya serahkan APH-nya aja, dari pada inspekturnya galau nagih-nagihin begitu kan,” ungkapnya.
